Jajaran Perbankan Perlu Blusukan

06-02-2013 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mengkritik keras laporan BRI soal pemerataan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagai mantan akademisi, ia melihat ada rekayasa hasil laporan penelitian yang dilakukan antara Bank Rakyat Indonesia (BRI)dan Universitas Indonesia (UI) menyangkut data statistik KUR.

“Data yang disampaikan hari ini dari bapak-bapak berbeda sama sekali. Tolong semua jajaran perbankan blusukan,” katanya, di hadapan Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Kementerian BUMN, dan jajaran Direksi Bank BUMN, Di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (6/2) yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

Menurut Hendrawan, dengan blusukan-meniru Jokowi- jajaran direksi bank-bank pemerintah akan melihat fakta yang sebenarnya di tengah masyarakat soal pemanfaatan KUR ini.

Sebelumnya, Direksi BRI mengungkapkan hasil penelitian pemanfaatan KUR yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UI. Dari hasil penelitian itu disampaikan bahwa KUR membawa manfaat bagi masyarakat. Omset para debitur meningkat tajam setelah mendapat KUR. Bahkan, serapan tenaga kerja miskin juga meningkat seiring pengucuran KUR ke setiap wilayah.

Menanggapi laporan tersebut, Hendrawan mengutip hasil temuan Bank Indonesia (BI). Ternyata, hasil survei BI memperlihatkan bahwa pada bulan Juni 2012 hanya 19,1 persen keluarga Indonesia yang memanfaatkan atau berhubungan dengan kredit perbankan untuk modal usaha. Jadi hampir 81 persen sisanya tidak pernah tersentuh kredit modal usaha.

“Kalau Bapak dapat hasil penelitian dari UI, aset naik omset naik 22 kali lipat seperti yang Bapak laporkan tadi, Bapak dibohongi. Saya 28 tahun bekerja sebagai dosen,” timpalnya. Nalurinya, lanjut Hendrawan, bangkit mendengar hasil laporan penelitian tersebut.(mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...